Berita Terkini

79

KPU Kota Blitar Persiapkan Pengolahan Hasil Sanding DP4 dan DPB

Kota Blitar, kota-blitar.kpu.go.id – Dalam rangka mempersiapkan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu tahun 2024 mendatang, KPU Kota Blitar mengikuti Rapat Persiapan Pengolahan Hasil Penyandingan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), Kamis (5/01). Diinisiasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Sidalih. Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia menyampaikan bahwa KPU akan segera menurunkan data hasil sinkronisasi DP4 dengan DPB. “Selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota bersama PPK yang telah dilantik diminta untuk melakukan pemetaan TPS dengan memperhatikan prinsip penyusunan TPS,” katanya. Selanjutnya sesuai Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, Penyusunan TPS dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang. Penyusunan TPS memperhatikan kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, aspek geografis, dan jarak tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Nurul pada kesempatan ini juga meminta agar KPU Kabupaten/Kota mengecek kesesuaian data wilayah masing-masing dengan data wilayah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022. "Apabila ada yang tidak sesuai, silakan sampaikan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti ke KPU RI," ucap Alumnus Universitas Airlangga Surabaya tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, terjadi pemekaran desa di Pacitan dan penggabungan kelurahan di Surabaya. Selain itu, terdapat tiga desa di Sidoarjo yang dihapus karena terdampak Lumpur Lapindo. Total terdapat 38 Kabupaten Kota, 666 Kecamatan, dan 8.494 Desa/Kelurahan di Jawa Timur Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menekankan agar KPU Kabupaten/Kota menyiapkan sumber daya manusia, dalam hal ini admin dan operator Sidalih serta sarana prasarana pendukung pemutakhiran data pemilih. "Alat kerja operator harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan agar Sidalih dapat bekerja dengan optimal," ucapnya. Turut hadir bersama Nurul Amalia, yaitu Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Timur, Nurita Paramita dan Kepala Subbagian Data dan Informasi, Agus Purwanto beserta staf Subbagian Data dan Informasi. (Hms/kot).


Selengkapnya
141

Resmi Dilantik, 15 Anggota PPK se-Kota Blitar Siap Bertugas

Kota Blitar, kota-blitar.kpu.go.id – Rabu, 4 Januari 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar melantik 15 Anggota PPK se-Kota Blitar di Hall Lily Hotel dan Convention Hall Puri Perdana Jl. Anjasmoro 78 Blitar. Pelantikan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar, Fokopimda, Camat se-Kota Blitar dan stakeholder terkait. Ketua KPU Kota Blitar setelah melantik Anggota PPK Pemilu 2024 mengatakan, 15 Anggota PPK yang dilantik merupakan anggota PPK yang nantinya akan bekerja di 3 kecamatan yakni Kecamatan Kepanjenkidul, Kecamatan Sananwetan, dan Kecamatan Sukorejo. Masa kerja PPK yang tertuang dalam SK yang sudah dibacakan oleh Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kota Blitar menyebutkan PPK akan bekerja selama 9 hingga 10 bulan kedepan. “Terhitung mulai Januari 2023, PPK akan bekerja dalam 9 hingga 10 bulan kedepan. Setelah dilantik, PPK akan langsung bekerja da melakukan pemutakhiran data pemilih pada bulan Februari mendatang. Sedangkan untuk verifikasi factual calon anggota DPD akan dilaksanakan anatara bulan Februari hingga Maret tahun 2023. Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut mendukung dan memberikan selamat atas dilantiknya anggota PPK untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Priyo berpesan anggota PPK dalam menjalankan tugas dan wewenang tetap menjaga semangat, bertanggung jawab dan mempunyai loyalitas. “Saya mengapresiasi dan mendukung kepada petugas PPK yang telah dilantik. Pesan saya kedepan saat menjalankan tugas dan fungsi PPK, saudara sekalian dapat bekerja secara maksimal,”ucap Priyo. Setelah kegiatan pelantikan usai, dilanjutkan dengan kegiatan orientasi tugas untuk PPK. Orientasi tugas ini menghadirkan narasumber pakar hukum Untag Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum. (Hms/Kot).


Selengkapnya
82

Bangun Komitmen di Tengah Tahapan yang Beririsan di Tahun 2023

Kota Blitar, kota-blitar.kpu.go.id – Mengawali tahun 2023, Komisi Pemilihan Umm Kota Blitar melaksnakan apel pagi di Aula Kantor, Senin (2/03). Apel diikuti oleh seluruh Anggota Komisioner, dan jajaran sekretariat KPU Kota Blitar. Kegiatan apel di tengah cuaca hujan kali ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam. Dalam amanatnya Umam menegaskan di tengah padatnya tahapan yang beririsan di Tahun 2023, KPU harus bijak dalam menata komitmen. “Kesuksesan tahapan Pemilu tahun 2024, berangkatnya dari sebuah komitmen. Untuk itu saya berharap teman-teman sekalian dalam mengawal tahapan Pemilu Tahun 2024 bisa meneguhkan komitmen di awal tahun ini,”jelas Umam. Selain itu ia berpesan, dalam menjalankan tugas tetap menjaga semangat, solidaritas, dan juga loyalitas. Agar tahapan yang sedang dan akan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan perecanaan. (Hms/Kot).


Selengkapnya
113

Menata Paradigma Tugas dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jakarta, kota-blitar.kpu.go.id – Dalam penyelenggaraan Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu Tahun 2024, Yulianto Sudrajat menjelaskan, penyelenggara pemilu perlu menata paradigma dalam bertugas, Kamis (1/12).  Paradigma pertama, kesolidan dalam menjalankan tugas menjadikan kunci utama untuk dapat menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Penting membangun pemahaman gotong royong untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Pemilu, di mana KPU sebagai lembaga yang memutuskan setiap kebijakannya dengan kolektif kolegial. Sedangkan paradigma kedua,  membangun pemahaman dasar bahwa menjadi penyelenggara adalah sebuah pengabdian untuk bangsa dan negara. KPU adalah aktor utama dalam proses konsolidasi demokrasi. “Kita semua adalah pejuang demokrasi.  Ada satu hal yang harus tertanamkan pada diri kita sebagai pejuang demokrasi, yang hari ini berhadapan dengan tantangan besar soal keserentakan serta tanggung jawab yang juga besar. Yaitu, soal kerelaan untuk bertugas, kerelaan untuk lelah, kerelaan untuk mengutamakan pemilu yang berintegritas,”ucap Drajat. Drajat menegaskan menjadi penyelenggara adalah sebuah pengabdian kepada bangsa dan negara. Janganlah lihat jumlah nominalnya, lihatlah bahwa dengan pengabdian penyelenggara maka demokrasi tetap terjaga dan akan menghasilkan pemimpin ataupun keterwakilan yang layak untuk menentukan nasib bangsa kita melalui kebijakan kebijakannya di kemudian hari.(Hms/Kot).


Selengkapnya
129

Tambah Wawasan Soal Kepemiluan, KPU Kota Blitar Gelar Seminar Nasional Politik Hukum Pemilu & Konsolidasi Demokrasi

Blitar, kota-blitar.kpu.go.id – Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan Pemilihan Umum harus terus dioptimalkan dengan baik dari aspek prosedur maupun payung hukum. Sehingga penyelenggaran pemilihan umum dapat menghasilkan output yang berkualitas dan berintegritas. Keberhasilan pemilihan umum merupakan tanggung jawab bersama dan tidak terlepas pada keterlibatan masyarakat, untuk itu KPU Kota Blitar sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2024 berkomitmen memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan diskusi terkait kepemiluan. Mengusung tema “Politik Hukum Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar menggelar Seminar Nasional,Jum’at (16/12). Seminar nasional yang dilaksanakan di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, menghadirkan narasumber  Dr. Muchammad Ali Safa’at, S.H., MH (Ahli Hukum Tata Negara, Dekan FH Universitas Brawijaya), Dr. Kris Nugroho,MA (Anggota Konsorsium S-2 Peminatan Tata Kelola Pemilu FISIP Universitas Airlangga), Muhammad Arbayanto, SH., MH. (Anggota Komisioner Provinsi Jawa Timur), dan Drs. Machmud Suhermono,M.Ikom., M.IP (Ketua Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu PWI Provinsi Jawa Timur). Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam menjelaskan kegiatan seminar nasional ini sebagai ruang diskusi dan berbagai pengetahuan soal politik hukum pemilu kepada masyarakat, khusus nya bagi pemilih muda. Semnas bertajuk hukum pemilu ini juga sebagai upaya KPU memberikan wawasan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sukses dan berintegritas. “KPU berharap dengan adanya seminar nasional Politik Hukum Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi ini masyarakat dapat memahami bagaimana politik hukum dan proses jalannya demokrasi menjelang 2024 mendatang seperti apa,”tutur Umam. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul ‘Alim saat memberikan sambutan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar nasional yang membahas mengenai politik hukum pemilu. Pihaknya berpesan agar seluruh peserta yang hadir dapat memanfaatkan hal positif ini untuk keberlangsungan demokrasi di Kota Blitar yang lebih baik lagi. “Saya mengajak kepada seluruh peserta untuk turut serta dalam menyemarakkan Pemilu tahun 2024 berlangsung aman, tertib, dan mematuhi hukum demi kemajuan Indonesia yang maju,”terang Syahrul. Turut hadir dalam kegiatan Seminar Nasional Sekretaris Daerah, Polres Blitar Kota, Kodim 0808, Bawaslu Kota Blitar, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, Komunitas, Perpustakaan Bung Karno, dan Pusat Kajian dan Analisa Sosial Budaya, serta Perguruan Tinggi di Kota Blitar.(Hms/Kot).


Selengkapnya
227

KPU Luncurkan Maskot Pemilu Tahun 2024

Blitar, kota-blitar.kpu.go.id – KPU resmi memperkenalkan Maskot dan Jingle Pemilu 2024 kepada masyarakat dalam rangkaian kegiatan Konsolidasi Nasional Dalam Rangka Kesiapan Pemilu Tahun 2024, di Jakarta, Jumat (2/12). Peluncuran ditandai dengan menekan tombol peresmian secara bersama-sama Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, August Mellaz dan Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno serta Anggota DKPP, M. Tio Aliansyah. Ketua KPU Hasyim menyampaikan Maskot Pemilu 2024 "Sura dan Sulu" terpilih melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat. Dari 681 desain mascot yang terkirim, karya mahasiswi program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas Pradita Tangerang Stephanie dipilih juri untuk memenangkan lomba tersebut. "Sura dan Sulu juga digambarkan sebagai sejumlah simbol pemilu, seperti logo KPU yang digambarkan di atas baju putih yang dikenakan Sura dan Sulu, serta paku sebagai alat mencoblos yang digenggam kedua burung tersebut,”ujar Hasyim. “Adapun Jingle Pemilu 2024, berjudul "Memilih untuk Indonesia" hasil karya Kikan yang langsung diyanyikan bersama Band Cokelat. Peluncuran maskot dan jingle Pemilu 2024 dilakukan di tengah konsolidasi nasional KPU dalam rangka kesiapan Pemilu 2024, yang diikuti 6.341 peserta dari KPU pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. (Hms/Kot).


Selengkapnya
🔊 Putar Suara