Sidoarjo, kota-blitar.kpu.go.id – Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro mengatakan upaya peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama.
"Artinya tanggung jawab peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara. Tapi juga seluruh elemen masyarakat," kata Gogot pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga pada Rabu, 8 Februari 2023.
Bimtek digelar di Sidoarjo dengan dihadiri oleh 38 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur termasuk KPU Kota Blitar. Dihadiri oleh Ketua, Anggota Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, bimbingan teknis ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Tahun 2024.
Gogot menerangkan peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan politik, survei/jajak pendapat, hitung cepat, peliputan, pemberitaan, dan publikasi, serta berbagai penelitian dan kajian. Apalagi dalam mengahadapi Pemilu Tahun 2024, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara Pemilu khususnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
"Utamanya hoax dan ujaran kebencian yang bertujuan mendelegitimasi KPU," lanjut Gogot.
Untuk itu, Gogot mengatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus melek digital, utamanya melalui media sosial.
"Kita punya jajaran Adhoc di bawah, mulai Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), bahkan ke depan terdapat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dapat dimanfaatkan dalam mengcounter berbagai isu," jelas Gogot.
Senada, Kepala Humas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Vinda Maya Setianingrum yang berkesempatan menjadi narasumber juga menyampaikan pelibatan masyarakat dalam peningkatan parmas sangat penting.
"Agar masyarakat muncul rasa memiliki dan mempunyai loyalitas tinggi terhadap demokrasi maupun pemilu," terang Vinda.
Untuk itu, Akademisi Ilmu Komunikasi tersebut turut membenarkan jika KPU perlu memaksimalkan pengelolaan media sosial. Sebab, media sosial hari ini sangat diminati, terutama pemilih pemula.
"Masih ada waktu sebelum 14 Februari 2024, silahkan melakukan transformasi, kemas dengan baik dan kreatif setiap informasi pada media sosial," pungkas Vinda.
Turut hadir dalam Bimtek, Ketua Choirul Anam, Anggota Insan Qoriawan, Rochani, Muhammad Arbayanto, Nurul Amalia, dan Miftahur Rozaq, Sekretaris Nanik Karsini, Kabag Tekmas, Kasubbag Partisipasi Masyarakat Prahastiwi, serta jajaran Staf Subbag terkait.
Pada Selasa malam, 7 Februari 2023, sebelumnya KPU Jatim juga memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPU dengan lima perguruan tinggi di Jawa Timur. Di antaranya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Yudharta Pasuruan, dan Universitas Nurul Jadid Probolinggo. (Hms/Kot).
Selengkapnya
