Berita Terkini

Kamis, 15 September 2022 00:00
366

Coktas Untuk Data Pemilih Yang Berkualitas

Blitar, kota-blitar.kpu.go.id – Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tindak Lanjut Hasil Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum dengan Data Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), KPU Kota Blitar melaksanakan Coktas (Coklit Terbatas) terhadap Data Padan Beda Wilayah dan Data Meninggal dari Kemendagri. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Ninik Sholikah saat ditemui di ruangannya  menjelaskan Coktas (Coklit Terbatas) yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar adalah bentuk ikhtiar KPU Kota Blitar melindungi dan menyelamatkan hak pilih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2022, Jum’at (16/09). “Kegiatan coklit terbatas yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar merupakan salah satu upaya untuk menyempurnakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2022. Coklit ini menyasar pada data pemilih yang menurut versi Dukcapil atau di SIAK nya sudah melakukan perekaman KTP elektronik namun belum masuk dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka dari itu kita harus turun untuk melakukan pencocokan dan penelitian data tersebut,”jelas Ninik.   Ninik menjelaskan coklit terbatas juga memastikan kebenaran dan akurasi data hasil penyandingan DP4 oleh Dukcapil. Adapun pencocokan dan penelitian ini untuk mengidentifikasi data pemilih yang teridentifikasi ganda, meninggal dunia, pindah keluar, dan tidak padan. Sebagai informasi kegiatan Coklit Terbatas ini telah dilaksanakan oleh KPU Kota Blitar pada tanggal 9-12 September 2022 dengan menurunkan beberapa personil dari pegawai KPU Kota Blitar untuk melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih ke 21 Kelurahan di Kota Blitar. Ninik berharap kegiatan Coktas yang telah dilakukan oleh KPU Kota Blitar bisa menghasilkan Data Pemilih yang Berkualitas dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 berintegritas. (Hms/Kot).

Selengkapnya
Kamis, 15 September 2022 00:00
346

Proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik

Blitar, kota-blitar.kpu.go.id – KPU Kota Blitar telah menyelesaiakn proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik tingkat Kota Blitar. Saat ini KPU Provinsi Jawa Timur tengah melakukan rekapitulasi di tingkat KPU RI dan hasilnya akan diberikan kepada partai politik yang kemudian akan berlanjut dengan tahapan verifikasi administrasi perbaikan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota KPU Kota Blitar Hernawan M. Khabib saat menjadi narasumber dalam program Jawa Timur Hari Ini. Disiarkan live oleh TVRI Jawa Timur secara daring, Kamis (15/09). Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Blitar tersebut merespon sejumlah pertanyaan terkait proses pendaftaran hingga proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024. Pada proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar, Khabib menjelaskan bahwa KPU Kota Blitar menemukan  data ASN dan Anggota TNI/Polri masuk data SIPOL.   “Temuan tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan partai politik yang lolos pedaftaran. Terkait data ASN dan Anggota TNI/Polri yang masuk data SIPOL maka Partai Politik yang mencantumkan data tersebut, agar melakukan tindak lanjut dengan menginput surat pernyataan,”ujar Khabib. Khabib menuturkan KPU akan menindaklajuti temuan daa tersebut kepada partai politik agar melampirkan data dukung. Misalkan TNI/Polri harus melampiran data dukung berupa surat pension, jikalau masih aktif menjadi angota TNI/Polri berarti tidak memenuhi syarat. “Terkait tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu Serentak tahun 2024, KPU Kota Blitar hanya melakukan verifikasi administrasi data yang diupload oleh partai politik di akun Sipol. Untuk pendaftaran sekarang mekanisme nya ada di pusat, sedang yang mnentukan partai politik lolos atau tidak sebagai peserta Pemilu 2024 itu juga menjadi ranah KPU RI,”jelas Khabib. (Hms/Kot).

Selengkapnya
Kamis, 15 September 2022 00:00
40

Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Manado, kota-blitar.kpu.go.id –Setelah sukses meraih tingkat partisipasi pemilih tinggi di Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali dihadapkan pada tantangan selanjutnya, mempertahankan bahkan meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu 2024. Pemilu 2024 sendiri memiliki tantangan dan kerumitan yang berbeda dibanding pemilu sebelumnya. Salah satunya melaksanakan pemilu dan pemilihan di tahun yang sama, dengan kompleksitas yang beragam dan irisan tahapan yang akan dilakukan bersamaan.  Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat agar informasi kepemiluan disampaikan secara luas, baik kepada peserta pemilu dan masyarakat. Peserta pemilu dan publik pun selanjutnya memahami dan tergerak untuk terlibat baik selama tahapan maupun di hari dan pascapemungutan suara.  Poin terakhir disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat membuka dan memberi kata sambutan, Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2022, di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (15/9/2022). Hadir mengikuti jalannya pembukaan, Anggota KPU August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Idham Holik dan Yulianto Sudrajat, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno dan turut mendampingi Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan, Kepala Biro Perundang-undangan Nur Syarifah, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Suryadi juga Kepala Biro Umum M Syahrizal Iskandar.  Hasyim menyampaikan ada tiga aspek pendidikan yang perlu dipahami jajaran divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat terkait penyampaian informasi, pertama aspek kognitif (membuat tahu, membuat paham) aspek afektif, (membangun sikap apa yang kita harapkan dari pemilih) dan aspek psikomotorik (pesan bisa menggerakkan hati, menggerakkan pikiran pemilih untuk berpartisipasi di dalam pemilu). "Oleh karena itu kita berharap dalam satu dua hari ke depan, kita rumuskan apa yang penting dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, supaya kemudian menggerakkan orang untuk berpartisipasi di dalam pemilih," ujar Hasyim. Pria asal Jawa Tengah menambahkan, perlu diperhatikan pula sejumlah aspek komunikasi yang harus dimaksimalkan dalam penyampaiannya informasi pemilu, pertama merumuskan pesan, kedua menentukan penyampai pesan, ketiga menentukan metode penyampai pesan dan keempat media yang digunakan. "Memang media yang menarik adalah audio visual ada gambar ada suara dan live streaming atau real time situasi ini muncul juga pada waktu kurang lebih bersamaan," kata Hasyim. "Terkait penyampai pesan, kadang-kadang pesannya penting, tapi karena yang menyampaikan pesan kurang menarik orang jadi tidak tertarik untuk mendengarkan pesan itu. Sehingga banyak pihak menggunakan influencer dan segala macam," tambah Hasyim. Sementara itu pada sesi pengarahan, August Mellaz menyampaikan KPU tengah membuat cetak biru (blue print) terkait strategi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Juga disampaikan upaya penata kelola media informasi KPU agar memiliki keterikatan dengan masyarakat yang lebih baik. "Tahun 2022 terkait tata kelola media informasi KPU menjadi media enggangement, 2023 kita akan fokus sosialisasi, 2024 dan hari H kita akan lakukan evaluasi," tutur Mellaz. Sementara itu Cahyo Ariawan saat menyampaikan laporan kegiatan mengatakan total peserta rakor sejumlah 1.096 orang, yang berasal dari anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP pengampu Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih. Adapun tujuan rakor untuk menyukseskan Pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa. "Kami juga berharap rakor mendapat masukan dari KPU, dan pemangku kepentingan terkait inovasi dan program yang akan dilakukan kepada masyarakat," tutup Cahyo. (humas kpu dianR-tim humas/foto: tim humas/ed diR)

Selengkapnya
Kamis, 15 September 2022 00:00
42

Perluas Komunikasi Pemilu 2024

Manado, kota-blitar.kpu.go.id – Peningkatan kapasitas satuan kerja KPU se-Indonesia yang menangani sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat di wilayahnya masing-masing melatarbelakangi digelarnya Diskusi Panel pada Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2022 yang berlangsung di Manado, Jumat (16/09).  Diskusi panel ini menghadirkan narasumber News Anchor iNews, Anisha Dasuki, Pimpinan Redaksi IDN Times, Uni Lubis, Senior Analis Drone Emprit, Yan Kurniawan, dan Executive Producer Kompas TV sekaligus Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Abie Besman   Anisha menyampaikan bahwa KPU perlu mengenali lawan bicaranya dengan memetakan audiensnya, strata sosialnya, tingkat pendidikannya, lingkungan pendengarnya sebelum melakukan sosialisasi program-program KPU, agar pesan yang ingin disampaikan saling berkaitan dengan kehidupan mereka. Menurut Anisha, jajaran KPU di seluruh Indonesia dapat melakukan sosialisasi menyesuaikan dengan kearifan lokalnya agar pesan yang ingin disampaikan dapat sampai di benak masing-masing masyarakat di wilayahnya. "Jangan menggunakan bahasa ketinggian nanti takutnya nggak ngerti, perbaiki intonasi dan artikulasi. Jadi pembicara efektif dengan ringkas, padat, dan percaya diri," kata Anisha.  Narasumber lainnya, Pimpinan Redaksi IDN Times Uni Lubis memaparkan materi terkait aspirasi millenial dan gen Z di Pemilu 2024 yang telah disurvei oleh IDN Research. Hasil survei IDN terhadap 1000 sample yang tersebar dalam 12 kota di Indonesia dengan metode wawancara, menemukan bahwa generasi milenial 47% dan generasi Z 71%  mengikuti Pemilu Tahun 2024. Dengan data tersebut, Uni memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melibatkan anak muda dalam proses Pemilu 2024 sehingga tidak merasa hanya menjadi obyek atau sumber suara semata. "Fasilitasi kegiatan, lomba menulis aspirasi, lomba meme ajakan memilih, cerdas cermat, bentuk jejaring komunitas atau manfaatkan yang sudah ada, ajak kawal Pemilu, dll," ucap Uni. Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan dari Senior Analis Drone Emprit, Yan Kurniawan memaparkan peta social network analysis atau sebaran media terkait isu Pemilu 2024. Data per 1 Agustus Drone Emprit, kata Yan, menemukan isu terkait pemilu yang banyak diperbincangkan terkait tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Sebaran media terakit isu pemilu pun paling banyak berasal dari media daring republika.co.id, diikuti liputan6.com, dan nasional.kompas.com.  Dalam peta social network terkait Pemilu 2024, Yan mengakui bahwa KPU Pusat cukup sukses membangun komunitas dalam penguatan jaringan percakapan di media sosial. Meski cukup sukses, Yan memberikan masukan agar satker KPU se-Indonesia membuat konten sosialisasi dengan memperhatikan kearifan lokal dan juga memanfaatkan media sosial Twitter sebagai basis komunikasi. "Penguatan jaringan percakapan agar narasi KPU terus tersosialisasikan lebih luas. Misalkan gini [satker KPU] konten sosialisasi kita retweet kita bangun mulai pakai bahasa kita, bahasa daerah, colek tuh influencer lokal, bangun mana pro dan kontra. Kalau sudah ramai baru kita kasih penjelasan," ujar Yan. Yan berharap akun satker KPU di daerah dapat memiliki cluster jaringan percakapan sendiri di wilayahnya terkait isu Pemilu.  Tak hanya itu, Yan menyarankan agar KPU memperkaya kontennya baik dengan menerapkan model komunikasi Lasswell dengan menerapkan dari sisi Who (siapa yang bicara), say what (jenis konten), in which channel (TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp), to whom (segmentasi publik), with what effect (harapan edukasi dan sosialisasi yang ingin dicapai). Narasumber terakhir, Executive Producer Kompas TV Abie Besman menekankan pentingnya KPU sebagai penyelenggara negara menjaga kepercayaan publik dan memberikan literasi kepada publik dengan melibatkan semua pihak untuk memerangi disinformasi dan hoaks. Terkhusus disinformasi, Abie menyarankan melakukan cek fakta (fact-checking), literasi media, dan intervensi terhadap platform (platform intervention).   Hadir dalam diskusi ini, Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Ferry Daud Liando dan Sub Koordinator pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Reni Rinjani selaku moderator, dan  1.033 peserta rakor terdiri Ketua, Anggota, Kepala Bagian, Kepala Subbagian yang menangani Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota se-Indonesia. (humas kpu tenri/foto tim humas/ed dio). 

Selengkapnya
Rabu, 14 September 2022 00:00
335

Dukungan Sekretariat Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

Surabaya, kota-blitar.kpu.go.id – Sekretaris KPU Kota Blitar Henri Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi Dukungan Sekretariat pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang digelar pada 14-16 September 2022, di aula lantai 2 kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Choirul Anam dalam sambutaanya saat membuka acara menekankan peran penting sekretariat dalam mendukung  tugas, kewenangan, dan kewajiban anggota KPU. “Pasalnya hal ini telah jelas diatur pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 77. Dipertegas lagi dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 terkait Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 44, yang menjelaskan anggota KPU dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajiban dibantu oleh Sekretariat Jenderal, anggota KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi, serta anggota KPU Kabupaten/Kota dibantu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota,” jelas Anam. Sementara itu, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani berpesan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bahwa Sekretaris adalah orang tua staf di kantor. Maka, memiliki tanggungjawab mendelegasikan tugas secara merata kepada seluruh staf. “Dalam hal pendelegasian wewenang, Sekretaris penting untuk memperhatikan kemampuan, kondisi fisik dan mental staf, dan membersamai menjalankan tahapan Pemilu 2024,” tutur Rochani. Selanjutnya, Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia meyakini Sekretaris adalah orang-orang yang berpengalaman dalam hal penyelenggaraan pemilu. “Sehingga dengan pengalaman yang ada bisa menjadi bekal melaksanakan Pemilu Tahun 2024,” ujar Nurul. Walaupun demikian, menurut Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq, Sekretaris tetap harus terus melakukan penguatan pemahaman tentang regulasi. “Sekretaris disamping Aparatur Sipil Negara, juga memiliki jabatan tertinggi di masing-masing satuan kerja. Dengan demikian, penguatan pemahaman akan regulasi dan bisa menerjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakannya ini sangat dibutuhkan,” jelasnya. Lebih lanjut, Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini dalam kesempatan ini menegaskan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk menerapkan Cash Management System (CMS) 100% pada 31 September 2022. Sehingga KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur harus saling berkomitmen untuk menerapkan CMS di lingkungan satkernya masing-masing. (Hms/kot).

Selengkapnya
Selasa, 13 September 2022 00:00
51

Monitoring Lokasi Usulan RPP Nasional Bung Karno

Blitar, kota-blitar.kpu.go.id – Selasa (13/09) KPU Provinsi Jawa Timur melakukan monitoring sejauh mana persiapan KPU Kota Blitar dalam mengusulkan RPP Nasional Bung Karno di UPT Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno. Divisi Sosdiklih Parmas Gogot Cahyo Baskoro, Kasubbag Partisipasi Masyarakat Prahastiwi Kurnia Sitorosmi beserta staff meninjau lokasi usulan RPP Nasional Bung Karno di Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno. Gogot menjelaskan kunjungannya beserta rombongan memastikan dimana space UPT Perpustakaan Nasional Bung Karno yang akan dimanfaatkan untuk RPP Nasional. “Hal tersebut akan memberikan gambaran utuh bagi KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan KPU RI. Agar ada respon KPU RI dalam meindaklanjuti usulan Rumah Pintar Pemilu di Kota Blitar ini,”ujar Gogot. Gogot berharap dengan adanya RPP Nasional di Kota Blitar ini jalinan antara KPU dengan Perpustakaan Nasional dapat saling memberikan manfaat satu sama lain. Selain itu Gogot juga memohon kepada UPT Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno memberikan arahan dan bimbingan terkair pelaksanaan kerjasama ini. “Mohon kedepan kita tetap diterima saat melakukan komunkasi dan koordinasi kepada Perpusnas. Kami akan mendorong KPU RI untuk segera melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Nasional Pusat agar pembentukan RPP Nasional ini nantinya lancar dan bisa disepakati bersama untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU,”jelas Gogot. Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Nurny Syam menyambut baik kolaborasi yang telah di gagas dan dikoordinasikan sejak bulan November 2021 tersebut. Besar harapannya kolaborasi antara KPU dengan Perpustakaan Proklamator Bung Karno dapat membumikan gagasan Bung Karno dan literasi demokrasi kepada masyarakat luas. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua beserta Anggota KPU Kota Blitar, Sekretaris, Kasubbag dan staf KPU Kota Blitar. Setelah melakukan koordinasi KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Blitar melakukan survei lokasi usulan RPP Nasional dan mengunjungi musem Bung Karno secara menyeluruh. (Hms/Kot).

Selengkapnya