Berita Terkini

Minggu, 06 Agustus 2023 00:00
60

Jelang Tahapan Kampanye, KPU Kota Blitar Hadiri Rakor Persiapan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

Gresik, kota-blitar.kpu.go.id –KPU Kota Blitar menghadiri rapat koordinasi persiapan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024 dan persiapan pelaksanaan Kirab Pemilu Jalur V  pada Minggu, 6 Agustus 2023 di Kota Pudak Gresik. Bertempat di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Kebomas, rangkaian acara pembukaan dimulai pukul 19.00 hingga selesai. Pada Rakor tersebut, KPU Jatim bersama 38 KPU Kabupaten/Kota akan mengkaji peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan, saat ini PKPU tentang kampanye telah diundangkan. Sehingga menjadi penting bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lebih awal memahami secara utuh PKPU Nomor 15 Tahun 2023. “Perlu kiranya kawan-kawan kabupaten/kota untuk melihat kembali arsip kampanye Pemilu 2019, utamanya terkait titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK),”ujar Anam. KPU akan membuat keputusan terkait letak pemasangan APK, maka penting untuk menyegerakan persiapan, merencanakan lokasi mana saja yang dapat dipasang APK," terang Anam. Berikutnya untuk rangkaian tahapan kampanye, Anam menghimbau untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait. "Sebab, ke depan kampanye akan melibatkan bayak pihak untuk melakukan fasilitasi," pungkas mantan Anggota KPU Kota Surabaya tersebut. Sementara Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro mengatakan melalui diskusi kali ini harapnnya berbagai aturan yang potensi menjadi kendala pada tahapan kampanye dapat diinventarisir. "Karena DIM akan kami sampaikan saat mengikuti rakor tingkat nasional," jelas Gogot.(Hms/kot).

Selengkapnya
Kamis, 03 Agustus 2023 00:00
53

Raih WTP, KPU Tetap Lakukan Penguatan dan Pembenahan Laporan Keuangan

Jakarta, kota-blitar.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022. Penyerahan LHP BPK atas LHK Tahun 2022 dengan opini WTP ini diterima Ketua KPU Hasyim Asy'ari dari Anggota I BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adi Suryadnyana. Hadir Anggota KPU Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Opini WTP 2022 ini menjadi yang ketiga beruntun atau melengkapi capaian serupa di dua tahun sebelumnya, di mana KPU juga meraih opini WTP untuk LHP BPK atas LHK KPU Tahun 2020 dan LHP BPK atas LHK KPU Tahun 2021. Usai penyerahan, Hasyim Asy’ari mengucapkan rasa syukur atas capaian WTP KPU 2022 ini. Prestasi ini menurut dia menjadi momentum positif, mengingat KPU sedang melaksanakan tugas tahapan pemilu. “Ini penting karena momentumnya kita sedang tahapan pemilu. Karena KPU sebagai penyelenggara pemilu itu mendapatkan suntikan baru, support baru, spirit baru setidaknya ada kepercayaan baru dari lembaga yang diberikan wewenang melakukan pemeriksaan keuangan,” ujar Hasyim. Meski demikian Hasyim menyampaikan opini WTP sesungguhnya adalah sebuah standar laporan keuangan yang memang harus dipenuhi oleh kementerian/lembaga. Makna wajar adalah sebuah hal biasa. “Jadi biasa saja, tidak ada yang wah, justru yang tidak wajar atau pengecualiannya. Yang jadi luar biasa usaha untuk mencapai itu, butuh kerja yang luar biasa,” tutur Hasyim. Terlebih KPU sendiri memiliki satuan kerja (satker) yang cukup besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Satker tersebut antara lain 1 untuk tingkat pusat, 38 untuk tingkat provinsi dan 514 untuk tingkat kabupaten/kota. “Ini tidak lain ada kepemimpinan yang kuat saya terima kasih kepada Sekjen KPU dan jajaran, sekretaris KPU provinsi dan kab/kota juga anggota KPU provinsi dan kab/kota,” tambah Hasyim. Ke depan, Hasyim pun meminta agar penguatan dan pembenahan terkait laporan keuangan terus dilakukan. Seperti pola laporan keuangan yang dilakukan setiap bulan harus dipertahankan. “Kalau tiap bulan dibuat tidak tercecer, dengan begitu setiap bulan kita sudah cicil. Kalau semua tumpuk diakhir tahun betapa beratnya tteman-teman mengonsolidasi pembayaran,” pesan Hasyim. Kedua peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti standarisasi bendahara yang telah tersertifikasi. Dan ketiga peningkatan kualitas dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sementara itu Nyoman Adi Suryadnyana menyampaikan beberapa hal terkait LHP BPK atas LHK KPU 2022. WTP yang diperoleh KPU untuk Laporan Keuangan Tahun 2022 menjadi yang ketiga beruntun setelah memperolehnya di tahun 2020 dan 2021.(Hms/kot).

Selengkapnya
Rabu, 02 Agustus 2023 00:00
150

Pahami Regulasi, KPU Kabupaten dan Kota Siap Untuk Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024

Kota Probolinggo, kota-blitar.kpu.go.id – Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, sert Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU Kota Blitar mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan DPTb Pemilu 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Rabu (2/08). Kegiatan bertempat di aula kantor KPU Kota Probolinggo, jalan Panglima Sudirman Nomor 514 Kota Probolinggo, dengan dihadiri oleh 114 orang peserta. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam saat membuka acara menjelaskan maksud dan tujuan digelarnya rapat koordinasi. “Rapat koordinasi ini penting karena KPU Kabupaten/Kota harus memastikan memahami regulasi terkait DPTb, sehingga bisa menyampaikan pada teman-teman pemilih yang akan mengurus DPTb. Akurasi DPTb pun menjadi penting karena berkonsekuensi terhadap surat suara yang akan didapat,” ujar Ketua KPU Jatim. Sementara itu, Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia mengungkapkan jika daftar pemilih dibagi menjadi 3 kategori . “Yakni, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta Daftar Pemilih Khusus (DPK),” katanya. DPT merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) lalu direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Kemudian DPTb ialah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. “Selanjutnya, yang dimaksud dengan DPK adalah Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb,” papar Nurul. Rapat Koordinasi mendatangkan narasumber Pelaksana Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU, David Soma. “Beberapa kondisi yang mengakibatkan adanya DPTb antara lain karena adanya perpindahan dari TPS regular ke lokasi khusus, kemudian perpindahan dari dalam negeri ke luar negeri, hingga dari luar negeri ke dalam negeri,” tutupnya.(Hms/kot).

Selengkapnya
Rabu, 02 Agustus 2023 00:00
250

Divisi Parmas Adalah Ruang Depan KPU

Jakarta, kota-blitar.kpu.go.id – KPU Kota Blitar menghadiri kegiatan Rapat Kerja Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Zona III, di Jakarta, Rabu (2/8). Anggota KPU Mochammad Afifuddin saat memberikan arahan menjelaskan tugas parmas adalah membentuk kesan. Oleh karena itu, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni memperkuat media centre, strategi sosialisasi, dan membumikan KPU bersama masyarakat melakukan sosialisasi. “Divisi parmas adalah ruang depan KPU yang menahkodai informasi dan kabar baik dapat tersampaikan, agar partisipasi masyarakat tinggi. Penting untuk membumikan KPU dengan masyarakat. Manunggaling KPU dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi,” kata Afif. Sedangkan menurut Drajat, sosialisasi adalah nafas pemilu. Setiap hentakan nafas adalah sosialisasi. Divisi parmas selain memproduksi pesan dan menyebarluaskannya, juga membentuk opini masyarakat dan branding lembaga serta berperan penting saat terjadi krisis. Drajat juga memberikan masukan contoh kerja sama yang bisa dilakukan, seperti dengan radio setempat, minimal bersedia memutar jingle pemilu. “Tugas humas adalah membentuk opini, yakni opini tentang pemilu. Bahkan disosialisasi itu melekat fungsi humas. Humas itu adalah bagian yang membranding kelembagaan, meningkatkan kepercayaan lembaga KPU. Ini ada di tangan bapak ibu semua, bahkan tak kalah penting di masa krisis, humas harus tampil di kabupaten/kota. Jelaskan permasalahan Kepada media,” kata Drajat. Pada pengarahan akhir, Mellaz meminta satker mulai memilah DPT dari klasifikasi usia, jenis kelamin, disabilitas, sehingga fitur Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) bisa memunculkan potret jumlah yang konkret. Siparmas ini akan menjadi sistem besar yang mendokumentasikan aktifitas KPU, segenap potret sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan hingga penyebarluasan informasi di setiap tahapan pemilu yang berjalan.(Hms/kot).

Selengkapnya
Jumat, 28 Juli 2023 00:00
159

Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Sesuai Dengan Prinsip dan Persiapan Yang Matang

Pamekasan, kota-blitar.kpu.go.id – KPU Kota Blitar diwaliki oleh Ketua, Sekretaris dan Kasubbag KUL mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Tahap I pada Jumat( 28/07) di Kabupaten Pamekasan. Bertempat di Pendopo Mandhapah Agung Ronggosukowati, rangkaian pembukaan rakor berlangsung mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai. Tampak berbeda, rakor kali ini tampak berlangsung istimewa, sebab dihadiri langsung oleh Bupati Pamekasan, Badrut Tamam. Tak hanya itu, para peserta pun disuguhi dengan tari jagat pemelingan yang diperagakan sejumlah penari dengan indah. Bupati Pamekasan Ra Badrut Tamam dalam sambutannya mengaku pihaknya turut mendorong terlaksananya demokrasi yang berkualitas. Sehingga pemilu di Jawa Timur dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Ia pun mengapresiasi kinerja KPU se Jatim yang telah mengantarkan para Pemimpin, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional. "Ini merupakan tugas mulia dalam melaksanakan proses demokrasi," terang Badrut. Berikutnya, Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro menyampaikan tujuan rakor digelar agar dapat mempersiapkan pengadaan kebutuhan perlengkapan suara dengan matang. "Harapannya pengadaan logistik dapat memenuhi prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran serta tepat biayanya," papar Gogot dalam sambutannya membuka acara. Agar seluruh prinsip tersebut terpenuhi, Gogot mengatakan KPU kabupaten/kota harus memperhatikan dan menaati prosedur. "Adapun prosedur yang ditempuh antara lain, penyusunan anggaran, pengadaan logistik yang fokus pada pengadaan barang, proses pendistribusian, serta langkah pemeliharaan dan penghapusan," lanjutnya. Untuk itu, mantan anggota KPU Kabupaten Jember tersebut mengatakan suksesnya pengelolaan logistik tidak hanya cukup dilakukan dengan taat prosedur, namun juga tertib secara administrarif. "Dikatakan berhasil jika logistik yang dikelola ini sesuai dengan SOP yang telah dirumuskan berdasarkan aturan perundang-undangan. Serta terpenuhinya kebutuhan administrasi yang menyertai dalam setiap proses. Tentu agar kemudian hari tidak terjadi terjadi permasalahan," pungkas Gogot. Turut hadir dalam kegiatan rapat koordinasi dari KPU Jatim hadir selain Gogot, Anggota Miftahur Rozaq, Nurul Amalia, Insan Qoriawan, dan Athoillah, Sekretaris Nanik Karsini, serta jajaran bagian terkait. (Hms/kot).

Selengkapnya
Jumat, 28 Juli 2023 00:00
115

KPU Kota Blitar Gelar Santunan Anak Yatim di Lingkungan KPU Kota Blitar

Kota Blitar, kota-blitar.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kota menggelar kegiatan “Pemberian Santunan Anak Yatim di Lingkungan KPU Kota Blitar”, Jum’at (28/07). Anggota KPU Kota Blitar Edy Saputra, Rangga Bisma A, Hernawan M. Khabib, Ninik Sholikah dan Sekretaris KPU Kota Blitar Henri Wijaya hadir dalam yang dilaksanakan di Aula KPU Kota Blitar tersebut. Dalam sambutannya Anggota KPU Kota Blitar Edy Saputra punya harapan besar dalam kegiatan silaturahmi sekaligus berbagi kasih di hari anak yatim (10 Muharram). Ia berharap agar acara santunan ini dapat dilakukan rutin, istiqomah dan tidak hanya pada penyelenggaraan tahapan saja. “Kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan. Tidak hanya pada saat padat tahapan saja akan tetapi bisa menjadi tradisi bagi KPU Kota Blitar,”ucap Edy. Selanjutnya Anggota KPU Kota Blitar Divisi Hukum dan Pengawasan tersebut juga berharap bantuan doa agar diberikan  kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kelancaran untuk kepemiluan kepada hadirin yang hadir. Turut hadir 10 orang penerima santunan bersama pendamping, Kasubbag KUL, Kasubbag Tekmas, beserta staf sekretariat KPU Kota Blitar. (Hms/Kot).

Selengkapnya