Kota Blitar, kota-blitar.kpu.go.id – DI tahun politik, bagi aparatur sipil negara (ASN) netralitas tentunya harus ditingkatkan. Jika terdapat tindak pelanggaran dan terbukti terlibat dalam politik praktis akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan.

Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam berkesempatan untuk menjadi narasumber sarasehan dalam rangka HUT ke 52 dan HUT ke-78 PGRI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar, Jum’at (10/11). Kegiatan berlangsung di ruang Sasana Praja Kantor Walikota Blitar diikuti oleh PNS, ASN, PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

“Partisipasi ASN tentunya sangat berpengaruh, namun tetap menjaga netralitas tidak memihak salah satu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan,”kata Umam.

Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono sebagai Ketua Paguyuban Korpri Kota Blitar memperingatkan kepada ASN di lingkungan Pemkot Blitar agar menjaga netralitas dan berhati-hati saat berfoto. Selain itu yang lebih rawan lagi yaitu saat mengakses media sosial.

“ Jangan sampai saat berfoto para ASN berpose dengan menunjukkan jari yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap peserta Pemilu 2024,”ujar Priyo.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Blitar Roma Hudi mengatakan potensi pelanggaran atau gangguan netralitas ASN itu bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu. Sehingga, pihaknya mengimbau para ASN agar tetap netral dan tidak memihak parpol atau caleg tertentu.

"Kami tidak ingin menakut-nakuti Bapak Ibu, karena bapak ibu mempunyai hak pilih. Namun tetap memegang teguh prinsip netralitas, kami terus melakukan pemantauan dan gencar melakukan melakukan sosialisasi netralitas para ASN," kata Roma. (Hms/kot).