Jakarta, kota-blitar.kpu.go.id – Dalam rangka menyamakan persepsi dan gerak langkah serta soliditas jajaran KPU dalam meningkatkan layanan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang lebih baik, profesional, dan berintegritas, KPU Kota Blitar mengikuti konsolidasi nasional dalam rangka kesiapan Pemilu 2024, Kamis (1/12).

Ketua KPU Hasyim dalam arahannya menegaskan, semakin besar tanggung jawab dalam bekerja, maka semakin besar dan semakin luhur profesi tersebut. Oleh karena itu, keluhuran profesi harus dijaga dengan berpedoman kepada kode etik penyelenggara pemilu. Menurut Hasyim, pemilu dan pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, KPU sebagai manajer pemilu, maka sama dengan manajer konflik.

“Mari kita hindari posisi kita, sikap kita masuk kepada perangkap yang menjadi faktor penyebab konflik. Pemilu baik proses maupun hasilnya bisa dipercaya, memiliki legitimasi di antaranya karena faktor penyelenggara pemilu dipercaya oleh publik. Untuk itu kita semua harus menghindari situasi-situasi yang mendorong menjadi faktor penyebab konflik kepentingan,” pesan Hasyim.

Senada dengan Ketua KPU, Sekretaris Jenderal, Bernad Dermawan Sutrisno memberikan arahan dalam penyelenggaran Pemilu dan Pilkada 2024 yang dibutuhkan dari jajaran sekretariat adalah komitmen untuk bekerja dengan baik dan bekerja penuh waktu. Komitmen ditunjukkan dengan dua hal, yaitu integritas dan loyalitas.  Integritas merupakan kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan yang sama secara pribadi maupun sebagai ASN di KPU. Integritas organisasi terbangun berangkat dari masing-masing individu dalam organisasi tersebut. Integritas organisasi dapat terwujud ketika terbangun soliditas dalam organisasi.

“Integritas di sini tidak sekadar Anda mematuhi hukum-hukum positif yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi lebih dasar dari itu adalah bagaimana komunikasi yang baik antar sesama pejabat serta maupun antara sekretariat dengan komisioner,” kata Bernad.

Sedangkan loyalitas merupakan kesetiaan secara individu maupun kolektif organisasi kepada sebuah tujuan besar. Bagi ASN di KPU kita telah berjanji melalui Panca Prasetya Korpri. Janji pertama adalah setia kepada NKRI dan pemerintah Republik Indonesia. Representasi negara di KPU adalah Ketua dan Anggota KPU RI yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Soliditas yang saya sampaikan secara terbuka di setiap pertemuan adalah pertama soliditas antara sekretariat dan komisioner. Mulai dari sekjen sampai sekretariat provinsi, kabupaten/ kota bekerja dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada KPU, baik ketua dan anggota baik KPU RI, provinsi dan kabupaten kota. Dalam melaksanakan tugas dukungan teknis dan administrasi Anda harus bisa melayani secara proporsional dan profesional,” pungkasnya. (Hms/Kot).