Meneladani Spirit Pancasila Bung Karno: Manifestasi Kedaulatan Rakyat di Bilik Suara di Bumi Bung Karno Kota Blitar
Oleh: Joko Pramono, S.Pd.*
Mukadimah: Bilik Suara sebagai Mimbar Daulat Rakyat
Bagi masyarakat Kota Blitar, Bung Karno bukan sekadar nama besar yang terpahat dalam buku-buku sejarah yang mulai menguning atau sosok dalam patung perunggu yang berdiri megah di persimpangan jalan. Beliau adalah napas peradaban, penyambung lidah rakyat yang ruh pemikirannya masih terasa kental meresap di setiap jengkal tanah, mulai dari pelataran Istana Gebang hingga keteduhan Makam Bendogerit. Sebagai pendidik di "Kelas Bung Karno", sebuah ruang diskursus yang didedikasikan untuk membedah genetika pemikiran kebangsaan, saya seringkali terhenti dalam sebuah perenungan mendalam di tengah hiruk-pikuk momentum politik: Jika seandainya Bung Karno berdiri di depan deretan bilik suara hari ini, menatap antrean rakyat yang memegang lembaran janji dalam bentuk surat suara, apa yang akan beliau bisikkan kepada kita?
Bilik suara berukuran 60x50 sentimeter itu mungkin terlihat sempit, sederhana, dan rapuh karena hanya terbuat dari karton atau seng. Namun, secara filosofis, di ruang sempit itulah nasib sebuah bangsa besar ditaruhkan untuk lima tahun ke depan. Di balik tirai suara yang tertutup itu, terjadilah sebuah fenomena "kesetaraan absolut" yang jarang kita temui dalam struktur sosial sehari-hari. Di sana, tidak ada pangkat yang lebih tinggi, tidak ada jabatan yang lebih berkuasa, dan tidak ada kasta yang lebih mulia. Suara seorang kuli panggul yang bermandi keringat di Pasar Pon memiliki bobot, nilai, dan derajat yang persis sama dengan suara seorang pejabat tinggi atau pengusaha kaya raya. Di sana, spirit Pancasila harusnya memancar dengan terang—bukan lagi sebagai hafalan teks kaku di upacara bendera hari Senin, melainkan sebagai kompas moral dan intelektual dalam menentukan arah nakhoda masa depan bangsa.
Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Fondasi Integritas
Meneladani Pancasila di bilik suara harus dimulai dari akar paling mendasar dalam ontologi manusia Indonesia, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pidato bersejarah 1 Juni 1945, Bung Karno menekankan bahwa Indonesia harus menjadi negara di mana tiap-tiap orang dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa, sebuah konsep yang beliau istilahkan sebagai "Ketuhanan yang berkebudayaan". Dalam konteks Pemilihan Umum, ini berarti proses memilih bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah bentuk "ibadah kebangsaan" yang sakral.
Seorang pemilih yang memahami esensi Ketuhanan secara substantif tidak akan pernah sudi menjual harga diri dan kedaulatannya demi materi sesaat. Praktik politik uang (money politics) adalah bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap Sila Pertama, karena ia mencoba menukar nilai-nilai luhur integritas pemberian Tuhan dengan lembaran rupiah yang fana. Pemilih di Kota Blitar harus sadar bahwa setiap lubang yang mereka tusuk di atas kertas suara akan dipertanggungjawabkan di dua pengadilan: pengadilan sejarah di hadapan anak cucu, dan pengadilan abadi di hadapan Sang Khalik. Kesadaran transendental inilah yang seharusnya menjadi benteng baja pertama dalam melawan arus kecurangan, manipulasi, dan godaan pragmatisme politik yang seringkali mengaburkan mata hati.
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Nasib Kaum Marhaen
Bung Karno selalu mewanti-wanti bahwa nasionalisme kita tidak boleh tumbuh menjadi nasionalisme yang sempit (chauvinism), melainkan harus berakar pada internasionalisme atau peri-kemanusiaan. Beliau sering mengutip bahwa "Nasionalisme hanya dapat hidup subur di dalam tamansarinya Internasionalisme." Dalam konteks pemilihan pemimpin di Kota Sang Fajar, Sila Kedua menuntut kita untuk menanggalkan segala sentimen primordial yang memecah belah dan kembali fokus pada aspek kemanusiaan yang universal. Kita diwajibkan secara moral untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak nyata dalam upaya memanusiakan manusia.
Bagi kita di Blitar, spirit ini erat kaitannya dengan keberpihakan terhadap kaum Marhaen—sebuah istilah yang dipopulerkan Bung Karno untuk menyimbolkan rakyat kecil yang memiliki alat produksi sendiri namun tetap terpinggirkan oleh sistem yang tidak adil. Di dalam bilik suara, tanyakanlah pada nurani terdalam: Apakah calon yang kita pilih
benar-benar memiliki empati tulus terhadap rakyat kecil? Ataukah mereka hanya menjadikan rakyat sebagai komoditas suara yang diperebutkan setiap lima tahun sekali dengan senyum palsu, lalu dibuang dan dilupakan saat kursi kekuasaan sudah berhasil diduduki? Pemimpin yang Pancasilais adalah mereka yang melihat keberhasilan pembangunan bukan sekadar dari deretan angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, melainkan dari meningkatnya martabat, kesehatan, dan kesejahteraan setiap nyawa manusia yang berpijak di bumi Indonesia.
Sila Ketiga: Persatuan di Atas Polarisasi dan Ego Golongan
Kota Blitar sering disebut sebagai Bumi Penataran, sebuah wilayah yang secara historis merupakan simbol sinkretisme, harmoni, dan penyatuan berbagai arus keyakinan. Bung Karno pernah berkata dengan suara menggelegar, "Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, bukan buat kaum bangsawan, bukan buat golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara 'semua buat semua'." Prinsip ini adalah jangkar yang menjaga kapal besar Indonesia agar tidak karam dihantam badai perpecahan.
Di tengah hiruk-pukuk Pemilu yang penuh tekanan, spirit Persatuan Indonesia seringkali diuji oleh tajamnya polarisasi. Media sosial seringkali berubah menjadi medan pertempuran caci maki, dan perbedaan pilihan politik kerap kali memicu keretakan dalam ikatan persaudaraan yang telah lama terjalin. Namun, seorang pengikut pemikiran Bung Karno yang sejati akan memahami bahwa Pemilu hanyalah alat atau prosedur periodik untuk mencapai tujuan yang lebih besar, sedangkan persatuan nasional adalah tujuan utama yang bersifat absolut. Kita masuk ke bilik suara bukan untuk memenangkan kelompok kita lalu menghancurkan kelompok lain, melainkan untuk mencari nakhoda terbaik yang mampu membawa seluruh penumpang kapal Indonesia menuju pelabuhan harapan. Persatuan harus tetap tegak berdiri meski tinta ungu di jari belum juga pudar. Jangan sampai karena beda pilihan di bilik suara, kita kehilangan rasa persaudaraan di beranda rumah.
Sila Keempat: Hikmat Kebijaksanaan dan Tantangan Demokrasi Prosedural
Inilah inti dari demokrasi yang dicita-citakan oleh Sang Proklamator. Bung Karno secara kritis sering menyentil demokrasi liberal ala Barat yang beliau sebut sebagai "demokrasi parlementer" atau "demokrasi formal" yang hanya mengandalkan hitungan mekanis "setengah plus satu". Beliau menganggap demokrasi tersebut hampa jika tanpa disertai esensi keadilan sosial. Beliau menghendaki "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".
Apa makna "Hikmat Kebijaksanaan" bagi warga Blitar di depan bilik suara hari ini?
Maknanya adalah tuntutan akan kecerdasan literasi dan kedewasaan politik. Menjadi pemilih yang bijaksana berarti menggunakan akal sehat (rasionalitas) yang jernih untuk membedah visi, misi, dan program kerja para calon secara objektif. Kita tidak boleh menjadi pemilihmyang hanya ikut-ikutan arus massa, terbius oleh janji manis yang tertulis di baliho-baliho raksasa, atau dengan mudah termakan oleh propaganda hoaks di grup-grup pesan instan. Di Kelas Bung Karno, kami selalu menekankan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki daya kritis tinggi. Kita harus mampu membedakan mana calon pemimpin yang memiliki "api" perjuangan untuk rakyat dan mana yang hanya sekadar mengejar "abu" kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kebijaksanaan ini lahir dari pengamatan yang mendalam terhadap realitas sosial dan keberanian untuk berkata tidak pada tekanan.
Sila Kelima: Muara Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Mengapa kita harus bersusah payah meluangkan waktu, mengantre di TPS di bawah terik matahari yang menyengat atau guyuran hujan yang deras? Jawaban filosofisnya bermuara pada Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bung Karno menegaskan bahwa demokrasi kita tidak boleh hanya kuat secara politik (politieke democratie), tetapi harus juga kuat dan adil secara ekonomi (sociale democratie). Beliau menginginkan sosok "Ratu Adil" benar-benar hadir bukan sebagai mitos, melainkan dalam wujud sistem kebijakan yang menyejahterakan rakyat secara merata.
Setiap coblosan yang kita lakukan adalah bentuk investasi jangka panjang untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut. Suara kita adalah penentu masa depan: apakah petani di wilayah Garum atau kuli pasar di Kota Blitar akan mendapatkan kebijakan pupuk dan harga yang berpihak pada mereka? Apakah guru-guru honorer di pelosok desa akan mendapatkan penghargaan yang layak atas pengabdiannya? Apakah fasilitas kesehatan di rumah sakit kita akan bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi? Jika kita memilih dengan mempertimbangkan aspek keadilan ini, maka kita telah menjalankan spirit Pancasila secara murni dan konsekuen. Suara di bilik suara adalah senjata untuk meruntuhkan tembok ketidakadilan.
Penutup: Mengobarkan Api Spiritualitas dari Kota Sang Fajar
Sebagai pendidik yang mengampu tanggung jawab moral di Kelas Bung Karno, saya merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan bahwa pendidikan politik yang paling otentik bukanlah di ruang-ruang kelas yang sejuk, melainkan di saat tangan kita bergetar memegang paku coblos dan hati kita dengan mantap memilih berdasarkan kejujuran nurani tanpa ada paksaan.
Pemilihan Umum di Kota Blitar haruslah menjadi mercusuar bagi daerah lain di seluruh nusantara. Kota ini adalah tempat Bung Karno disemayamkan, tempat di mana "api" perjuangan beliau dijaga agar tetap menyala. Sudah sepatutnya warga Blitar menjadi yang terdepan dalam mempraktikkan "Pemilu yang Ber-Pancasila". Mari kita jadikan hari pemungutan suara sebagai sebuah "Hari Raya Demokrasi" yang penuh kegembiraan, tanpa intimidasi, dan bebas dari praktik kotor.
Ingatlah selalu pesan abadi Bung Karno yang sering kita dengar: "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah" (Jasmerah). Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa bangsa ini berdiri tegak karena keberanian para pendahulu kita untuk bersatu dalam kedaulatan yang utuh. Hari ini, tugas sejarah kita adalah meneruskan keberanian itu dengan menjadi pemilih yang cerdas, berintegritas, dan Pancasilais sejati. Demi kemajuan Kota Blitar, dan demi kejayaan Ibu Pertiwi, mari kita nyalakan kembali api semangat Bung Karno di setiap bilik suara. Jadikan suara Anda sebagai saksi sejarah bahwa Pancasila tidak hanya hidup dalam teks-teks pidato, tetapi bertahta dan berdenyut di hati setiap rakyat yang merdeka.
*Penulis adalah Kepala Sekolah Kelas Bung Karno Kota Blitar
