Oleh : Ninik Sholikhah

Anggota KPU Kota Blitar, Kadiv. Perencanaan, Data dan Informasi

Pemutakhiran data pemilih merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Di dalam proses tersebut, hubungan kerja antara penyelenggara pemilu dan pengawas menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap koreksi data tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga tepat sasaran substantif.

Pengalaman Coklit Terbatas (Coktas) PDPB KPU Kota Blitar Tahun 2025 dalam menindaklanjuti 59 saran perbaikan (sarper) dari Bawaslu Kota Blitar memberikan ruang refleksi yang konstruktif mengenai bagaimana pengawasan dan pemutakhiran data dapat terus disempurnakan.

Fakta Pelaksanaan Coktas

Dari keseluruhan sarper yang diterima, KPU Kota Blitar telah menindaklanjuti seluruhnya melalui verifikasi berlapis dilapangan dan penelusuran dokumen pendukung. Hasil menunjukkan bahwa 49 pemilih terbukti telah meninggal dunia, sementara sebagian lainnya tidak tercantum dalam daftar pemilih.

Temuan ini menegaskan dua hal sekaligus. Pertama, pengawasan berjalan dan menghasilkan koreksi nyata terhadap daftar pemilih. Kedua, terdapat ruang perbaikan pada tahap awal penyusunan saran perbaikan agar proses koreksi menjadi lebih presisi dan efisien.

Akta Kematian dan Relevansi Data Pemilih

Perlu diapresiasi bahwa saran perbaikan disampaikan dengan bukti autentik berupa akta kematian, sebagai bentuk kehati-hatian pengawas. Namun demikian, dalam praktik ditemukan bahwa sebagian nama yang disertai akta kematian ternyata tidak lagi tercantum dalam daftar pemilih.

Hal ini menunjukkan pentingnya membedakan antara keabsahan dokumen kependudukan dan relevansi terhadap daftar pemilih yang sedang dimutakhirkan. Akta kematian merupakan dokumen yang sah secara hukum, tetapi tidak secara otomatis berarti bahwa nama yang tercantum masih aktif dalam sistem kepemiluan.

Selain itu, perlu dipahami bahwa nomor dan tahun pada akta kematian menunjukkan waktu penerbitan dokumen, bukan waktu kematian seseorang. Akta yang diterbitkan pada tahun berjalan bisa saja mencatat peristiwa kematian yang telah lama terjadi, biasanya karena baru diperlukan untuk kepentingan administratif tertentu. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi interpretasi yang keliru dalam proses pengawasan.

Menjaga Presisi Pengawasan

Pengawasan yang efektif tidak hanya menuntut kelengkapan bukti, tetapi juga ketepatan sasaran koreksi. Ketika saran perbaikan disusun tanpa uji silang awal terhadap daftar pemilih, terdapat resiko bahwa proses verifikasi lanjutan menjadi lebih panjang, meskipun niat awal pengawasan telah benar.

Dalam konteks ini, Coktas PDPB 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada komitmen antar lembaga, melainkan pada alur prosedural yang masih dapat disempurnakan agar pengawasan dan pemutakhiran data berjalan lebih selaras.

Rekomendasi Prosedural

Sebagai bahan dari refleksi kelembagaan, terdapat beberapa rekomendasi prosedural yang dapat dipertimbangkan ke depan:

1. Uji Silang Awal Terhadap Daftar Pemilih. Sebelum saran perbaikan disampaikan, perlu dilakukan pengecekan awal apakah nama yang disertai dokumen pendukung masih tercantum dalam daftar pemilih aktif.
2. Penegasan Parameter Relevansi Sarper. Saran perbaikan terkait kematian idealnya difokuskan pada pemilih yang secara administratif masih tercatat, sehingga koreksi benar-benar berdampak pada kualitas daftar pemilih.
3. Penyamaan Persepsi Atas Dokumen Kependudukan. Diperlukan pemahaman bersama bahwa tahun dan nomor akta kematian mencerminkan waktu penerbitan dokumen, bukan waktu kematian, agar tidak terjadi bias dalam penilaian data.
4. Penguatan Koordinasi Teknis Pra-Sarper. Forum koordinasi teknis sebelum penyampaian sarper dapat menjadi ruang klarifikasi awal, sehingga saran perbaikan yang diajukan lebih presisi dan efisien dalam tindak lanjut.

Penutup

Coktas PDPB KPU Kota Blitar Tahun 2025 membuktikan bahwa pemutakhiran data pemilih bukan sekedar pekerjaan administratif, melainkan sebuah proses kolaboratif yang menuntut ketelitian, kesamaan pemahaman, dan evaluasi berkelanjutan

Refleksi ini tidak dimaksudkan untuk menilai kekurangan pihak tertentu, melainkan sebagai upaya bersama dalam menyempurnakan tata kelola pemutakhiran data pemilih. Dengan pengawasan yang semakin presisi dan prosedur yang terus diperbaiki, kualitas daftar pemilih akan semakin kuat, dan kepercayaan publik terhadap proeses demokrasi dapat terus dijaga.