Oleh Sidik Kahono*)

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” dan “kratos/kratein”, “demos” yang berarti “rakyat” sedangkan “kratos/kratein” yang berarti pemerintahan/kekuasaan, Jadi demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Bangsa Indonesia merupakan negara yang beratmosfer demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila, itupun dipertegas didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang di dalam pasal 1 ayat (2) yang bunyinya, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Dalam hal ini konsep negara demokrasi sangat menghargai suara rakyat secara keseluruhan. Manakala sudah diputuskan oleh suara terbanyak rakyat secara keseluruhan, maka putusan apapun yang di ambil baik, jelek, atau bahkan naif, tetap saja menjadi putusan yang harus di junjung tinggi, karena pada dasarnya dalam sistem demokrasi “suara rakyat adalah suara Tuhan” (Vox Populei Vox Dei) dan itulah nafas dari sebuah demokrasi. Dalam hal ini Pemilihan Umum (Pemilu) adalah wujud pengimplementasian dari sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia.

Keberhasilan Pemilu dapat kita artikan sebagai keberhasilan pelaksanaan sistem demokrasi, akan tetapi bapak teoretikus demokrasi yang hidup sekitar abad 400 SM yaitu Plato dan Aristoteles mengatakan “sistem demokrasi itu tidak baik (menyesatkan), mereka tidak mendukung demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara” alasannya, demokrasi itu menyesatkan karena menyerahkan kepada rakyat untuk menentukan haluan negara, padahal pada umumnya rakyat tidak mengetahui apa-apa alias awam. Penyerahan pilihan itu menyesatkan karena pilihan rakyat dapat bersifat buta, tiba-tiba atau transaksional, tergantung pada siapa yang mau membayar. Aristoteles juga mengingatkan bahwa didalam demokrasi itu banyak demagog (Pemimpin yang menyesatkan), yakni para Capres/Cawapres, Caleg, dan/atau calon Kepala Daerah yang pandai menipu rakyat dengan pidato-pidato dan janji-janji yang penuh dengan kepalsuan. Para demagog ini biasanya menebarkan janji untuk membangun kemakmuran rakyat, menggratiskan pendidikan, memberikan bansos dan lain sebagainya asal mereka dipilih dalam pemilihan suara terbanyak. Namun setelah terpilih, mereka tak pernah berbuat apa-apa, malahan mengkhianati rakyat. Tampaknya apa yang dikhawatirkan para filosof besar Yunani Kuno pada masa itu yakni Plato dan Aristoteles telah dijustifikasi oleh sistem demokrasi kita di Indonesia.

Pada Pemilu maupun Pilkada tahun 2024, kita dapat menengarai banyak munculnya para demagog yang tampil untuk bertarung sebagai PILEG yang lagi PILEK. Mereka mengumbar janji, padahal ketika menduduki kursi legislatif ternyata tak memperbaiki apapun, selain itu bermunculan juga para pemain politik baru (seperti dari kalangan artis) yang meneriakkan banyak hal, padahal mereka tidak mengetahui permasalahan dan cara mengatasinya, bahkan banyak para “demagog” yang mengelabuhi rakyat dengan money politic. Dalam pesta demokrasi tahun lalu juga banyak muncul orang-orang narsis, pemuja diri sendiri. Mereka memasang poster atau gambar dijalanan yang kemudian dipuji-puji sendiri sebagai calon wakil rakyat yang Amanah, Fathonah, dan pro pada rakyat kecil, padahal setelah mereka terpilih lupa dari mana suara mereka didapatkan.

Demokrasi kita saat ini juga melahirkan situasi homo homini lupus dimana manusia menjadi serigala bagi sesama manusia lainnya, karena para caleg disalurkan bukan untuk memenangkan partainya, melainkan memenangkan dirinya masing-masing. Mereka saling memangsa, saling memfitnah, dan saling membuka aib di antara caleg, meskipun mereka berasal dari partai yang sama dengan tujuan agar rakyat memilih dirinya. Akan tetapi, kalau kita melihat dari sisi positifnya perkembangan saat ini dapat dilihat sebagai kemajuan dalam kehidupan berdemokrasi. Saat ini rakyat sudah bisa memilih dengan bebas pilihannya yang mana sesuai dengan asas Pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam hal ini termasuk rakyat bebas menerima uang dari para calon pemimimpin dengan janji akan memilih capres, caleg, cagub, atau cabup tertentu, tetapi kemudian mereka tidak benar-benar memilih sang pemberi uang. Banyak para calon demagog yang terlanjur memberikan uang, tetapi diri maupun partainya tidak dipilih juga. Saat ini sudah banyak rakyat yang cerdas, yang berpandangan bahwa menerima uang sekaligus memilih pemberinya bisa dosa dua kali, yakni dosa karena menerima uang dan dosa karena memilih calon pemimpin/wakil rakyat berdasarkan uang. Jadi, kalau menerima uang, tetapi tidak memilih yang memberikan uang, dosanya hanya satu, malah bisa berpahala karena mendorong orang untuk jera melakukan politik uang.

Menurut Plato, demokrasi merupakan bukanlah pilihan sistem yang ideal, melainkan sebuah sistem politik yang memberi jalan bagi tirani untuk berkuasa. Argumen Plato sederhana. Masyarakat secara alamiah terpolarisasi, antara yang kaya dan miskin, yang terdidik dan terbelakang, yang kuat dan lemah. Dengan demokrasi, orang-orang kaya, pintar, dan kuat akan menggunakan mereka yang miskin, bodoh, dan lemah untuk memobilisasi kekuatan. Hal tersebut bisa kita lihat pada kontestasi pemilu periode kemarin, yang mana mereka memperalat rakyat dengan bansos untuk mencari dukungan.

Meskipun begitu dalam praktik politik, demokrasi dipilih oleh 2/3 negara yang ada di dunia, karena demokrasi merupakan paling sedikit sisi negatifnya diantara sistem-sistem lain yang sama kurang baiknya. Mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Prof. Mahfud M.D, demokrasi merupakan “pilihan jelek yang terbaik” diantara pilihan-pilihan lain yang juga tidak baik, seperti monarki absolut, autokrasi, aristokrasi, oligarki, okhlokrasi, dan terutama tirani. Berkah dan mudarat yang timbul karena demokrasi merupakan tanggungjawab rakyat secara bersama-sama sebagai pemikul hak dan kewajiban dalam hidup bernegara.

Oleh karena itu, apapun hasilnya marilah kita terima hasil Pemilu dan Pilkada 2024 kemarin sebagai keputusan rakyat yang telah memilih sistem demokrasi. Mungkin diantara hamparan pasir hitam yang luas, saya tetap percaya akan ada salah satu yang bersinar seperti emas. Tuhan Maha Adil, diantara banyaknya semua wakil rakyat yang terpilih, pasti ada yang memang tulus ingin mengubah bangsa kita menjadi lebih baik. Karena mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat bukanlah pilihan yang terbaik, melainkan pilihan terbanyak. Sebagai warga negara tugas kita saat ini adalah mengawal para pemimpin/wakil rakyat yang telah kita pilih pada Pemilu dan Pilkada yang lalu, karena mereka bukanlah malaikat, wakil rakyat perlu kita awasi, kritik, dan dikoreksi dalam setiap kinerja dan kebijakan yang mereka buat. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Politikus sekaligus Presiden Amerika Serikat ke-4 James Madison “Mungkin jika manusia adalah malaikat, maka pemerintah tidak akan diperlukan lagi, dan seandainya malaikat memerintah manusia, maka tidak perlu adanya kontrol internal dan eksternal terhadap pemerintah dalam merancang sebuah pemerintahan yang diatur oleh manusia atas manusia”.

*) Penulis merupakan Staf Sekretariat KPU Kota Blitar